Menjadi Penulis Sejati

bersama: Seno Gumira Ajidarma

1. Langkah pertama untuk menjadi seorang penulis adalah memiliki sebuah ide.
2. Adanya sebuah ide yang hendak disampaikan ini penting sekali bagi seorang penulis, karena, jika seseorang itu tidak memiliki ide, maka sebaiknya jangan menjadi penulis.
3. Ide tersebut harus sudah matang.
4. Jika seseorang bercita-cita menjadi penulis, tapi lingkup sosialnya menghalangi, misalnya mengatakan bahwa tulisannya jelek atau dia tidak punya bakat menjadi seorang penulis, maka janganlah putus asa! Bakat, dalam hal ini, bukan yang paling penting, karena yang terpenting adalah,”Menulislah terus, kalau perlu, sampai mampus!”
5. Jangan pula putus asa jika setelah menulis tiada henti tapi tulisannya masih dibilang kurang bagus, karena, dari seribu tulisan yang dihasilkan, pastilah salah satunya ada yang bagus.
6. Jangan lupa juga bahwa bagus tidaknya tulisan seseorang bukan dinilai oleh orang lain melainkan oleh dirinya sendiri. Asalkan seseorang itu, dengan kemampuannya sendiri, telah mencurahkan seluruh inderanya, kemampuan terbaiknya, untuk menghasilkan sebuah tulisan, maka itu adalah tulisan yang baik dan bagus.
7. Jika tulisan yang sudah baik dan bagus itu ternyata tidak juga berhasil dimuat oleh media massa, misalnya tidak dimuat oleh Kompas, tidak perlu berkecil hati karena itu namanya merendahkan diri sendiri. Kita, sebagai penulis, tidak perlu memakai yang umum sebagai ukuran.
8. Niat untuk menjadi seorang penulis harus dibedakan dengan niat seseorang untuk mencari nafkah dengan menulis. Jika niatnya menjadi seorang penulis lebih kepada keinginan untuk mencari nafkah, ya mau tidak mau harus berpikir secara praktis, dan mencari tahu, mempelajari tulisan macam apa yang dibeli orang.
9. Kunci terpentingnya adalah dengan banyak membaca.
10. Karena good writing comes from good reading. Jadi, adalah omong kosong jika ada seseorang yang ingin menjadi penulis tapi tidak suka membaca.

bersambung ..

 

*) Tulisan ini khusus diperuntukkan bagi Komunitas Pembaca SGA yang tergabung di mailing list senogumiraajidarma@yahoogroups.com, blog sukab.wordpress.com , facebook  SGA, dan Groups Pembaca Karya SGA di Goodreads.

Koran, Janganlah Hilang

Koran

Janganlah Hilang…

Oleh: Seno Gumira Ajidarma

 

Pada hari Kamis, 26 Februari 2009, saya membaca berita tentang peluncuran dua buku Atmakusumah Astraatmadja, seorang wartawan senior, pada ulang tahun ke-70 dalam koran The Jakarta Post di bawah judul ”Partisan print media proven short-lived”.

Bukanlah maksud saya untuk bersikap kritis jika menyebutkan betapa judul kedua buku tersebut dianggap ”bukan berita” sehingga tidak akan kita ketahui judulnya dari berita tersebut, melainkan bahwa saya terharu karena rupanya media cetak dalam berita ini masih dianggap penting.

Disebutkan, misalnya, pendapat Atmakusumah bahwa koran seperti Jurnal Nasional yang terhubungkan dengan Partai Demokrat adalah sama saja dengan koran seperti Suara Karya milik Golongan Karya semasa kekuasaan Soeharto. Diungkapnya bahwa setidaknya 50.000 eksemplar koran tersebut ”laris manis” karena dibeli oleh Departemen Penerangan untuk dibagikan ke kantor-kantor pemerintah. Bahwa kemudian setelah Orde Baru tamat riwayatnya bangkitlah ”jurnalisme franchise”, yang lebih membutuhkan penerjemah ketimbang wartawan itu, ternyata dianggap Atmakusumah sebagai wajar dan bukanlah sesuatu untuk dikecam. Disebutnya, hari-hari ini jika semasa Orde Baru yang disebut media cetak ”idealis” bisa mencapai 70 persen, justru semasa Reformasi hanyalah 30 persen.

Sangat mengharukan juga bahwa dalam diskusi sehubungan dengan peluncuran buku tersebut, dengan pembicara David T Hill dan Henry Subijakto, terdapat perbincangan mengenai kekhawatiran atas dampak ”jurnalisme franchise” itu terhadap kebudayaan Indonesia.

Sekali lagi, jika saya sebutkan bahwa saya terharu, bukanlah maksud saya sebagai tanggapan atas isi berita tersebut, melainkan terharu karena ternyata media cetak masih menganggap media cetak itu sendiri adalah penting. Mengapa begitu? Karena di tengah hiruk-pikuk dan ”gebyar” media audio visual sepintas lalu media cetak bagaikan berada dalam posisi inferior. Jika seorang presenter media televisi, misalnya, bisa menjadi ”bintang” dengan features atau program yang dalam keterbandingannya dengan media cetak adalah biasa-biasa saja; maka gemerlapnya seorang star reporter media cetak, betapa pun eksklusif liputannya, tidaklah akan memiliki cahaya seterang seperti jika itu dilakukannya untuk televisi.

Namun harus saya tekankan, dan inilah maksud catatan saya, bahwa hanya tampaknya saja media cetak itu inferior dalam perbandingannya dengan media audio visual. Jika yang ”selintas pintas”, ”bagaikan”, dan ”tampaknya saja” itu diganti dengan sedikit saja perhatian dan penghayatan cermat, maka bagi saya tampaklah superioritas media cetak itu, yang berita dan cerita di dalamnya dituliskan, yang foto dan gambarnya diam tak bergerak, sehingga bisa dibaca ulang atau dipandang lama-lama sesukanya.

Tentu, setiap media punya kelebihan, memiliki keunikan yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan, tetapi penindasan (oleh) awam yang memang selalu berlangsung dalam proses kebudayaan tidak memberi banyak peluang kepada media cetak untuk terlihat superioritasnya. Memang, katakanlah dengan sepak bola, tidak mungkin kemampuan replay adegan gol yang spektakuler dalam slow motion melalui berbagai sudut pandang itu dilakukan media cetak; tetapi mengapa semakin dramatik pertandingan sepak bola yang sudah kita saksikan di televisi, semakin kita ingin membaca bagaimana pertandingan itu dituliskan esok harinya di koran? Ini bukan sekadar keinginan mengulang sensasi dramatiknya, melainkan dalam hal saya, hanya melalui kolom seorang Rob Hughes di International Herald Tribune, misalnya, dapat saya pahami makna ironis peristiwa Lionel Messi, pemain bintang klub Barcelona, yang membuat gol dengan tangan (ada fotonya), persis seperti dilakukan Maradona pujaannya.

Kedalaman

Makna, tentu saja, datang dari kedalaman, sedangkan pendalaman adalah tradisi ratusan tahun media cetak, yang dalam hal ini diturunkan oleh jiwa budaya tulisan, tempat segala sesuatu direnungkan dan dipertimbangkan berulang-ulang sebelum tampil sebagai produk cetakan.

Namun, pengertian kedalaman media cetak yang saya maksudkan bukanlah hanya bentuk tajuk rencana ”sok bijak”, investigasi berpanjang-panjang, maupun liputan kemanusiaan pura-pura ”sastrawi”, karena kedalaman juga terdapat dalam keringkasan kolom humor Art Buchwald maupun comic strip Peanuts yang bukan hanya filosofis tetapi juga puitis itu.

Tekanan atas makna dalam kedalaman media cetak tidaklah saya maksud sebagai lawan suatu ”kedataran” media audio visual, yang jelas memiliki bahasa pendalamannya sendiri, melainkan sekadar menunjukkan dengan sederhana betapa media cetak itu tidaklah seharusnya dipandang inferior dibandingkan media audio visual.

Dari mingguan analisis seperti The Economist, misalnya, saya mendapatkan peluang memeriksa gagasan di balik peristiwa aktual, yang sama sekali tidak inferior dibandingkan diskusi para pakar di CNN. Selain itu, hanya di media cetak saya dapat membaca cerpen ajaib Putu Wijaya bukan? Tentu, tentu ada ”versi on-line”” yang lebih ringkas di layar komputer, tetapi bagaimanapun, romantika teriakan loper dan wanginya kertas koran baru bagi saya tidaklah tergantikan.

Tapi, bagaimana dong dengan media cetak tanpa kedalaman yang hanya bermakna keamburadulan? Di sinilah pentingnya penghargaan atas karya-karya jurnalistik media cetak, seperti Anugerah Adiwarta Sampoerna, hadiah Jurnalistik Adinegoro, Mochtar Lubis Award, dan lain sebagainya agar menjadi jelas, jurnalisme macam apa layak diabadikan dan menjadi teladan, bukannya mempermalukan peradaban dan pantas dimusnahkan….

Seno Gumira Ajidarma, budayawan

Sumber: Kompas Jumat, 8 Mei 2009

Fotografi Caleg: Siapa Sudi Kena Kibul?

KOMPAS Minggu, 15 Maret 2009

Fotografi Caleg

Siapa Sudi Kena Kibul?

Seno Gumira Ajidarma

 

Calon anggota legislatif telah ”memberi bukti” aktivisme mereka, yakni mengubah kota menjadi galeri terbuka, dengan isi pameran foto-foto wajah mereka sendiri. Dengan kata lain, haruslah mereka terima pula komentar terhadap ”karya seni” mereka tersebut meski jauh dari konteks yang mereka maksudkan sama sekali, sesuai dengan teori komunikasi mutakhir, bahwa bukan hanya komunikator, tetapi juga yang memandang foto itu sebagai penerima pesan merupakan produsen makna.

Kibul fotografi

Roland Barthes, yang mengatakan bahwa iklan merupakan usaha penciptaan mitologi baru, juga pernah melakukan perbincangan terhadap foto-foto para calon anggota legislatif di Perancis, yang tersebar dalam bentuk poster di berbagai tembok yang diizinkan untuk itu.

Sebetulnya Barthes melakukan analisis terhadap fotografi, yang tampaknya dipercaya memiliki daya untuk ngibul sehingga menarik diperiksa sebagai media representasi sebuah mitos. Disebutkannya bahwa fotografi memapankan hubungan antara para calon anggota legislatif ini dan para calon pemilih, yang menunjukkan betapa tawaran program saja tidak cukup, melainkan harus diikuti sugesti keadaan fisik: cara berpakaian, postur tubuh, tepatnya morfologi sebuah ungkapan.

Fotografi, dalam konteks foto-foto calon anggota legislatif Perancis itu, disebut antara lain seperti ingin memperbaiki sifat paternalistik dalam pemilihan umum. Fotografi merupakan pengikisan bahasa dan pemampatan atas yang tidak terkatakan secara sosial, menjadikannya senjata antiintelektual dengan semangat menyisihkan ’politik’ (sebagai lembaga problem dan solusi), untuk melaju sebagai status sosio-moral. Begitulah fotografi berada di atas segala pengetahuan atas sesuatu yang dalam dan irasional dengan ko-ekstensi dalam politik. Melalui foto, sang calon menjadi produk, contoh, dan umpan, bukan dari programnya, melainkan motifnya yang terdalam, keluarganya, mentalnya, bahkan lingkungan erotiknya, seluruh gaya hidupnya.

Demikianlah bagaimana ideologi tergambar dalam cara sang calon ingin disaksikan, yang kira-kira akan memperlihatkan kebermiripan latar sosial, kenyamanan spektakuler keluarga, norma-norma hukum dan agama, maupun xenofobia dengan calon para pemilihnya. Fotografi menjadi cermin, tempat pemandangnya diminta untuk membaca yang akrab dan diketahui; menawarkan kepada calon pemilih kebermiripannya sendiri, tetapi yang sudah diagungkan, diangkat secara luar biasa menjadi suatu gaya. Fotografi membuat sang calon menjadi delegasi dirinya sendiri, yakni para calon pemilih yang melihat dirinya terekspresikan dan terpahlawankan, terundang untuk memilih dirinya sendiri.

Maka, segenap ikonografi dalam foto-foto tersebut dimaksud untuk membermaknakan persilangan pikiran dan kehendak serta renungan dan tindakan, yang sesungguhnya menjadi pemerasan nilai-nilai moral menyangkut negara, keluarga, kehormatan, dan heroisme serampangan. Konvensi fotografi sendiri sudah penuh dengan tanda. Foto wajah yang memenuhi latar, kadang setengah sampai tiga perempat badan, menggarisbawahi tampak realistik sang calon, yang menyarankan tirani suatu cita-cita kesempurnaan. Wajah yang tersorot cahaya adialami (supernatural) mengangkatnya ke perwujudan kemanusiaan yang lebih tinggi—memapankan secara anggun kepentingan tersembunyi suatu Tatanan (Barthes: 1972, 91-3)

Esai ”Photography and Electoral Appeal” yang berasal dari kumpulan analisis kehidupan sehari-hari Perancis antara 1954-1956 dalam buku Mythologies (1957) tersebut, seperti disebutnya sendiri ditulis berdasarkan kerangka teoretis ganda; pertama, kritik ideologi atas bahasa yang disebut kebudayaan massa; kedua, usaha mengulas secara semiologis, cara kerja bahasa kebudayaan massa tersebut. Dalam hal pertama maupun kedua, Barthes telah dan selalu memberi contoh dari kehidupan budaya borjuis kecil (petit-bourgeois) Perancis yang dalam proses mistifikasi terubahkan menjadi ”universal”—dan karena itu dibongkarnya.

Membaca kepentingan tersembunyi

Dalam konteks catatan ini, contoh-contoh itu dialihkan kepada foto-foto calon anggota legislatif yang bertebaran di Indonesia, yang karena latar belakang persoalannya berbeda, tentu akan menghasilkan perbincangan berbeda pula.

Disebut tentang memapankan hubungan dengan pemilih, maka dapat diperiksa dari cara berbusana: apakah sudah sedaerah, seagama, sealiran, minimal satu selera? Di Yogya, dalam poster besar di tepi sawah, seorang calon anggota legislatif tampak mengenakan surjan dan belangkon, yang berarti jelas ia bermaksud meneguhkan ikatan dengan calon pemilih yang bersemangat kedaerahan.

Dari segala sisi memang bertebaran penanda-penanda yang menunjukkan orientasi calon anggota legislatif, tentu dengan merujuk kepada wacana dominan yang diandaikannya berada dalam kebudayaan para pemilih. Segera tampak, betapa pengandaiannya memang terwujudkan dalam bahasa umum yang dominan tersebut: cahaya (asal) terang pada wajah, senyum iklan pasta gigi, rambut rapi jali, yang secara langsung mendorong kesan keyakinan, kemandirian, keteguhan, bahkan keberanian, dan barangkali saja kepemimpinan, tetapi yang semuanya tidak bisa langsung menunjuk kepada kecerdasan maupun keanggunan.

Busana langsung mengarah kepada orientasi agama, kedaerahan, atau nasionalis. Namun tidak lebih. Semuanya busana resmi, pantas langsung dipakai kondangan, meski yang resmi termasuk juga seragam partai. Dalam hal ini, dibandingkan dengan foto-foto calon anggota legislatif Perancis, yang semuanya berhenti kepada jas dan dasi, tanpa penanda mana liberal mana komunis, foto-foto calon anggota legislatif di Indonesia jauh lebih “eksotik” (di Madura ada yang pakai destar dan kaus loreng merah putih), dan karena itu mungkin saja memberikan lebih banyak bahan perbincangan. Dari rakyat untuk rakyat. Para calon anggota legislatif, seperti tampak dalam representasi dirinya di jalanan, adalah juga produk komunitasnya. Jadi, menunjuk bangsa Indonesia juga.

Peci jelas merupakan penanda favorit sosio-moral, tetapi tidak selalu menunjuk keindonesiaan, lebih kepada aksesori kostum kedaerahan atau latar belakang keagamaan. Bolehkah calon non- Muslim mengenakan peci untuk mempertegas keindonesiaannya? Menarik juga untuk membaca kepentingan tersembunyi di balik gambar-gambar tersebut, yang apabila cara berbahasa atau sistem tandanya diperiksa, bahkan menjadi dua kali jelas: pertama, yang tersembunyi dapat dibaca; kedua, sistem tandanya menunjuk wacana dominan dalam kebudayaannya.

Wacana patriarki dan paternalistik

Di antara sejumlah kecenderungan, boleh diperhatikan betapa foto-foto para calon anggota legislatif ini kadang-kadang didampingi atau dilatarbelakangi foto orangtuanya yang heroik, atau ketua partainya. Kepentingan tersembunyinya terlalu jelas: kehebatan orangtuanya tentu menurun kepada anaknya, dan yang disebut orangtuanya ini hampir selalu bapaknya karena tidak penting benar siapa ibunya. Bahwa hanya bapak yang eksis dalam perbincangan jelas menunjuk kepada patriarki, dan bahwa potret diri mesti diiringi orangtua atau ketua partai adalah gambaran langsung dari wacana paternalistik. Menarik bahwa patriarki dan paternalisme itu memang tidak merupakan tabu, sebaliknya bahkan diteladankan, diandalkan, dan diunggulkan.

Dapat dikatakan bahwa siapa pun yang kelak memilih mereka sebetulnya merasa nyaman dan merasa berumah jiwa di dalam wacana tersebut. Wacana dominan yang dalam negosiasinya terhadap ”pluralisme” terkadang menganggap bapak sendiri atau ketua partai saja tidak cukup. Ada yang membawa-bawa Tuhan meski masih tahu diri dengan kalimat ”semoga Tuhan…”, simbol kekuasaan seperti kepala harimau (”raja rimba” ?) atau bahkan tampang David Beckham— tentu bukan Beckham sebagai pemain sepak bola yang dianggap uzur, tetapi Beckham sebagai ”bapak kesuksesan”. Perhatikan bagaimana peleburan kode spiritual, kode kekuasaan, dan kode kesuksesan (”urban”?) tercuatkan dalam tradisi purba (”primitif”?) paternalisme nan patriarkis, yang dalam suatu cara juga meliputi foto-foto perempuan calon anggota legislatif ini. Ah ya, memang ada foto perempuan ketua partai sebagai latar belakang, tetapi yang tidak mengubah wacana patriarkis sama sekali.

Betapapun, jika wacana dominan semacam itulah yang berproses dalam hegemoni kebudayaan tempat pemilihan calon anggota legislatif berlangsung, tampaknya pilihan atas kedahsyatan macam apa yang ingin ditawarkan memang terbatas. Apalagi jika wacananya, yakni himpunan gagasan dan praktik sosial budaya yang membentuknya sebagai subyek sosial, memang keberhinggaannya hanya sampai di sana sehingga ideologinya juga tidak bisa pergi ke mana-mana.

Siapa sudi kena kibul?

Kembali kepada Barthes, perbincangannya tentang fotografi dan pemilihan umum untuk memeriksa cara kerja kebudayaan sebetulnya diturunkan oleh teorinya yang sudah terlalu dikenal: bahwa dalam tiga tahap pembermaknaan, denotasi—konotasi—mitologi/ideologi, yang terakhir itu menjadi denotasi (”makna sebenarnya”) lagi, dan seterusnya. Ini berarti, meski setara dengan iklan, cara kerja bahasa foto-foto itu menunjuk suatu kenyataan juga: belum ada Malin Kundang dalam dunia politik Indonesia, yang berani melaju dengan gagasan baru tanpa restu tradisi (politik) lama.

Makanya, pembongkaran mitos dalam kampanye apa pun perlu dilakukan agar para pemilih yang tulus dan ikhlas tidak kena kibul.

Seno Gumira Ajidarma Wartawan

sumber http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/15/0551143/siapa.sudi.kena.kibul